Tinta Pena Merah

Kepala Sekolah SMAN 1 Lubuk Alung Dra. Dian Mulyati Syarfi Baru-baru ini masyarakat Indonesia telah mengetahui putusan dari Mahkamah Konstitusi ihwal penghapusan masa transisi RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) dengan sistem, program dan kurikulum yang digunakan ditolak oleh MK, salah satu alasan riilnya; telah terjadi diskriminasi terhadap warga sekolah (siswa-siswi) didalam satu sekolah dengan objek kurikulum yang digunakan dikarenakan, RSBI menggunakan kurikulum yang berdampak sistemik menimbulkan efek domino dari polemic kecemburuan social, dimana dalam sistem RSBI-warga sekolah dibagi menjadi dua kelompok, yakni; kelompok warga RSBI dan kelompok warga sekolah standar biasa dalam satu atap. Diantara warga RSBI akan mendapatkan ekstra kurikulum berstandar internasional, tentu saja diimbangi dengan uang sekolah yang sejatinya harus membayar bisa-bisa mencapai 3 (tiga) kali lipat dari uang sekolah warga standar. Jelas akan menimbulkan gejolak social dengan memp

Sekwan Kabupaten PadangPariaman Seusai Menemui Kajari dikantor Kejaksaan Pariaman Belakangan ini mengikuti perkembangan informasi yang beredar seanteronya telah menjadi tanda tanya besar -- ihwal kebenaran adanya temuan BPK yang mampu merilis sebuah kasus baru tentang SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) fiktif anggota DPRD Kabupaten PadangPariaman -- yang dikatakan telah merugikan keuangan negara senilai Rp 2.4 Miliar   pada tahun anggaran 2012. Inforrmasi yang berkembang tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya, pasalnya, belum adanya bukti otentik atau yang mendukung lainnya yang mengarah kepada dugaan perjalanan fiktif tersebut, namun sejauh ini, jika disinkronkan dari informasi lainnya yang didapat dari narasumber yang dianonimkan namanya sebagai staf inspektorat menyatakan hal serupa, akan tetapi sejauh ini belum ada upaya klarifikasi ke institusi bersangkutan. Menilik dugaan tersebut, tersiar informasi lanjutan bahwasanya temuan BPK yang mengatakan terdapat SPPD