Tinta Pena Merah

Sumber : Llp6.co/1rPE Spontan saya terjaga-tersentak nyalang saat itu dini hari sekitar pukul 01.00 wib hingga mata ini pun enggan dilelapkan kembali setelah melihat tweet yang dipublish oleh liputan6.com yang saya akses melalui telepon genggam saya memperlihatkan sebuah foto yang dikutip dari media asing, membuat saya nyaris tidak percaya bahwa keadaan dan keberadaan ‘jembatan maut’ yang disebut sebagai 'Jembatan Indiana Jones' itu katanya tercium hingga ke Inggris dan Amerika. Sebelumnya kondisi ini sudah sering kali di ekspose oleh media local maupun nasional. Entah kapan realisasi pembangunan jembatan gantung di Desa Sumua Bana, Kec. Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman ini akan diperbaiki, yang jelas keadaan seperti ini sudah dimulai sejak pasca gempa yang melanda Sumatera Barat semenjak 2008 silam. Sangat miris, seperti yang dikutip oleh liputan6.com. Menurut pantauan The Sun “keadaan seperti ini adalah perjalanan sekolah yang paling be

Kantor Samsat Kota Pariaman Tidak menjadi rahasia umum lagi ihwal ketika sudah menginjakan kaki dikantor samsat-membuat warga sipil para wajib pajak yang terkadang merasa tidak nyaman akan sikap pelayanan dan prilaku oknum-oknum yang berkerja bertabiat disana yang sudah menjadi pemeo bahan gunjingan warga sipil karena kesombongan serta ketidak-ramahan sebagian oknum pegawainya dalam hal pelayanan dikantor samsat. Sistem yang ‘bobrok’, bisa dikatakan demikian-untuk dilontarkan kepada instansi perpajakan yang lebih tepatnya disebut samsat itu yang terletak dikota Pariaman, bahkan mungkin ‘kebobrokan’ itu hampir ditemui diseluruh perkantoran samsat yang tersebar, hal itu diakui oleh Kepala Samsat Kota Pariaman Hidayat SH MM yang dihubungi Rabu (24/4). Diluar itu, membicarakan tentang ‘kebobrokan’ sistem disamsat. Karena dinilai sangat membebankan para wajib pajak akibat peraturan sepihak dan tanpa sosialisasi yang tepat sasaran yang diterapkan Samsat Kota Pariaman membuat sejumla

Gambar Gedung Kejari Sewaktu di Rehab (Dok : Facebook Kejari Pariaman)  Semenjak kedatangan Kajari Yulitaria ke ranah Pariaman sangat membuat sejumlah pejabat korup kembang-kempis, pasalnya sejauh ini sepak terjang Kajari Yulitaria telah menjadi “momok” yang menakutkan bagi koruptor diranah Pariaman baik di kabupaten maupun kota. Terbukti belum rasanya satu tahun Yulitaria memasuki ranah Pariaman, sejumlah kasus berhasil diungkap dan banyak kasus lainnya akan terungkap sesuai dengan laporan dari masyarakat. Hal ini di apresiasikan oleh Jefri M Arief seorang aktifis kebijakan hukum sekaligus saudara kandung Kejaksaan Agung (Kejagung RI) Basri Arief. Desas- desus yang marak menjadi perbincangan masyarakat maupun pemerhati mengucapkan bahwa Yulitaria saat ini tengah mengebut serta mengumpulkan data-data sesuai dengan instruksi Kejagung RI bahwa dibawah naungan Yulitaria sederet kasus yang telah lama mengendap akan segera mencuat kepermukaan untuk di berkaskan sebagai acuan dipe

Walikota dan Wakil Walikota Pariaman (Dok : Investigasi News) Lagi-lagi informasi dan isu-isu tidak menyenangkan kembali menyeruak kepermukaan tidak hanya didepan publik, bahkan isu ini pun telah menyebar diberbagai jejaring social. Entah itu isu, informasi yang berkembang atau pun hoaks , namun yang jelas seluruh public berbagai lapisan masyarakat kota Pariaman sudah mengetahui bahwa pemimpin mereka saat ini tengah dirundung kegalauan disaat KPUD tengah membuka kesempatan bagi bakal calon walikota dan wakil walikota yang ingin maju memperebutkan kursi Pariaman-1 justru duo incumbent tersebut terancam “dicekal”, benarkah? Pastinya setelah dimintai untuk menjelasan, Mukhlis Rahman (MR) yang berusaha dihubungi, Kamis siang (18/4) atas dugaan MR dengan kasus yang melibatkan nama besarnya sebagai walikota menyunat dana ganti rugi tanah untuk pembangunan saran olahraga selama ini terkesan mengendap-sudah mulai kembali mencuat kepermukaan-belum-jua berkomentar at

Illustrasi (Dok :  to563.multiply.com  ) Beberapa hari yang lalu, rekaman data seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil kategori 2 (dua) yang sudah dientri oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara), telah dikirim ke tiap-tiap BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk dilakukan uji public. Merupakan salah satu upaya yang dilakukan BKN secara objektif dan transparan, agar tidak saling tumpang-tindih mengenai seleksi daftar penerimaan nama-nama tenaga honorer yang sudah bekerja di instansi pemerintahan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan pada PP No 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Lacur kah? Namun, yang menjadi kendala saat ini konon kabarnya yang tersebar-sebanyak-630 ribu nama pegawai honorer yang digaji diluar APBD telah terdata pada kategori 2 dijagat Indonesia ini. Jelas mereka semua berharap ingin di SK-kan menjadi pegawai negeri sipil. Tapi, tidak semudah membalikan telapak tangan, 630 ribu nama tersebu