Tinta Pena Merah

  Drs. Rafuddin PARIAMAN-- Menanggapi ihwal maraknya modus aksi operandi korupsi tak dipungkiri memang tak akan pernah ada endingnya. Disini, ungkap Resmen, SH, Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pariaman pada Jumat (30/5) ketika itu sore dalam ruangan informasi publik kepada wartawan, bernada miris seakan menjadi hal yang latah dilakukan seantero oknum pejabat publik khususnya ditanah tempat kantor Kasi Pidsus itu berpijak. Ia mengibaratkan, “ibaratkan saja sambil menutup mata pun, modus operandi korupsi masih dapat dicokok,” tuturnya sinis kepada awak media disela-sela wartawan meminta tanggapannya selaku aparat penegak hukum mengenai sinyalemen indikasi korupsi mengarah kepada kepala sekolah SMKN 3 Pariaman Rafuddin dalam hal me-manage pengelolaan dana BOS dan pungli terhadap siswa. Begitu lumrah kenistaan yang tampil dengan gamblangnya mengabaikan hal yang dianggap tabu oleh para pendahulu. Indikasi penyalahgunaan wewenang sang kepala sekolah Rafuddin yang diduga kuat menga

Ketua DPRD Padang Pariaman, Faisal Arifin (Panukek Oyong) (Sumber : Facebook) PD. PARIAMAN-- Entitas serta gaya  hidup hedonis sedianya relatif kerap mengungkung pribadi sesesorang untuk tampil maksimal, laksana sifat abstrak manusia kebanyakan. Tak dipungkiri wujud tersebut adalah hakiki bersemanyam disetiap pribadi manusia yang tadinya adalah awam. Apalagi hal itu dibantengi oleh popularitas yang kian tumbuh dan berkembang membentuk elektabilitas seiring perkembangan jaman dan menanjaknya karier seseorang. Maka alhasil, sejauh ini pada dasarnya akan berpengaruh terhadap perkembangan psikologis orang yang dimaksud. Tepatnya buruk sangka dicamkan dalam pepatah ‘bak kacang lupa kulitnya’ atau sosok yang ‘lupa daratan’. Lebih buruk lagi jika manusia tersebut memilih untuk mendefen atau bertahan dengan entitasnya itu tanpa ada upaya tindakan preventif (pencegahan). Lalu jangan kaget bila implikasi yang selama ini hadir akan terus berkutat hingga membelenggu rantai atau sistem tempat

SMKN 3 Pariaman atas nama penanggungjawab kebijakan, Drs. Rafuddin, telah mencoreng angan-angan program wajib belajar 9 tahun pemerintah yang selama ini dibuktikan nasional berupa upaya keseriusan pihak pemerintah yang terus menaikan anggaran pendidikan demi menciptakan senyum kecil tunas-tunas penerus bangsa agar dapat menghiasi romantika Indonesia yang selama ini terkendala dengan biaya. PARIAMAN -- Ada somasi atau pesan khusus dari yang mewakili seluruh cikal bakal penerus bangsa yang masih duduk dibangku sekolah tertuju kepada tiap ‘makhluk’ yang mendapat job kepala sekolah, “ Don,t try this at home, ” pintanya kepada beberapa media AMS (Aliasi Media Sumbar) menanggapi berita yang telah dimuat di edisi sebelumnya. Kaidah ini dapat dijadikan sebagai pilot project dari bejibun korenah pelaku educator penyelenggara pendidikan. Musababnya, dari kesahajaan oknum kepala sekolah, seolah tampak menutup tirai transparansi public bidang pendidikan yang sedianya dituntut wajib diketahu