DISEBUT TAK PERNAH MELIBATKAN UNSUR TEKNIS, ERMAN TOYON JADIKAN DPU TUMBAL

Erman Toyon, BA

Menanggapi pandangan Bakrizal, pengamat pembangunan berdomisili di Kota Pariaman yang ramai dibully oleh awak media di beberapa mass media mingguan lokal Sumatera Barat, ihwal kinerja pokja (ULP Kota Pariaman) yang menurut pendapatnya selalu saja menuai masalah serta kontroversi dikalangan pelaku jasa konstruksi. Hal itu disebabkan oleh kecondongan panitia lelang yang dianggap tidak profesional dan proporsional dalam menetapkan pemenang tender yang tak jelas juntrungannya.

Walhasil pun, pembangunan infrastruktur yang telah dikerjakan oleh rekanan dewasa ini seantero Kota Pariaman sebagian besar amburadul alias kurang bermutu.

Mengingat selama ini kejadian yang telah berlangsung di internal ULP seakan sarat permainan, diantaranya ada beragam macam bentuk penawaran harga rekanan seperti ; perusahaan penawar yang turun harga sebanyak 3% tampil sebagai pemenang, ada juga perusahaan menawar dengan turun harga 7% lalu pemenang, ada lagi yang turun dengan harga tawaran 19% hingga 23%, bahkan yang lebih ekstrimnya ada perusahaan yang nekad turun harga menawar sebanyak 30% dan menang.

Dari hasil evaluasi pemenang tender tersebut, diyakini menjadi penyebab utama kericuhan dikalangan pelaku jasa konstruksi, dan wajar bila berbagai opini publik muncul tiba tiba menilai profesionalitas seorang Erman Toyon beserta jajaran yang dianggap tidak menguasai teknis, administrasi dan harga pada standar evaluasi pemenang lelang.

Kepala ULP yang di motori oleh Erman Toyon (Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan) sebagai leading sector pelelangan di Kota Pariaman saat ini santer terdengar, bukan karena popularitas dari keprofesionalan maupun proporsionalnya, namun, nama Erman Toyon belakangan santer terdengar karena dirinyalah yang disebut paling bertanggungjawab dari penilaian kinerja ULP dalam menetapkan standarisasi terhadap yang harga tak jelas acuannya itu. Pasalnya, harga pemenang lelang yang telah diadakan terlihat bervariasi jauh. Tak hayal muncul dugaan adanya permainan dalam menetapkan pemenang lelang antara ULP dengan rekanan, atau opini lain yang timbul adalah “mungkin Dinas Pekerjaan Umum sengaja me-markup sebuah perencanaan tertentu demi menguntungkan pihak pihak tertentu”.

Suardi Petot pelaku jasa konstruksi dan mantan Ketua Gapensi Kabupaten Padang Pariaman. Mendengar pandangannya, cenderung sependapat dengan Bakrizal tentang adanya dugaan permainan yang terjadi di ULP, meski ia mewajarkan kinerja ULP secara administrasi dianggap sesuai aturan, dirinya percaya kemahiran personil tiap anggota yang ada di ULP saat ini yang dikatakan memiliki basic serta punya kemampuan sehingga mereka dipercayakan sebagai pokja.

Namun, ia melanjutkan kekecewaannya tertuju kepada ULP yang dibaca melalui beberapa pemberitaan yang serta merta tidak pernah melibatkan pemilik proyek (PU) dalam perihal penilaian sebelum proses lelang dimulai. Padahal, banyak kejadian yang dapat dijadikan pelajaran oleh ULP dari langgam pekerjaan rekanan kebanyakan yang menjadi pemenang tender sarat dengan kecurangan. “Sangat disayangkan Erman Toyon (ULP) tidak melibatkan unsur teknis (PU) sebelum menetapkan pemenang, sebab belakangan ini banyak muncul bala akibat perkerjaan rekanan pemenang yang berserakan dan akhirnya bermasalah. Disini terlihat Dinas Pekerjaan Umum (DPU) seakan tidak dianggap, sedangkan DPU adalah pemilik proyek, karena yang terjadi nantinya tentang teknis pekerjaan selepas diumumkan pemenang lelang dan rekanan bekerja dilapangan itu dikembalikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab DPU, bila ada masalah menyoal fisik proyek yang tidak sesuai dengan bestek atau ada temuan BPK, ULP tidak ikut serta lagi, sedangkan rekanan diketahui merupakan “faktor X” atau pekerjaannya sering bermasalah, maka yang dibebankan itu hanya DPU. Ada kesan ULP ingin meraup keuntungan karena tidak melibatkan unsur teknis sewaktu pelelangan,” beber Suardi Petot ketir.

Senada dengan Suardi Petot, menurut Erizal yang juga pelaku jasa konstruksi di Kota Pariaman, menyimak dari statmen yang beredar, dia menilai Erman Toyon tidak layak menduduki jabatan sekarang (Kabag Ekonomi dan Pembangunan). Pasalnya, Erman Toyon tidak pernah menduduki dibeberapa jabatan sebelumnya, sebab itu, Erman Toyon dinilai tidak menguasai job dan bidang pekerjaannya sekarang. “itu bisa dilihat ketika ada rekanan melakukan sanggahan yang mempertanyakan standar evaluasi terhadap kewajaran harga, namun Erman Toyon menjawab asal jadi. Katanya, kami sudah evaluasi administrasinya juga teknisnya” ujar Erizal menirukan perkataan Erman Toyon.

Dilihat dari treck record Erman Toyon, lanjut Erizal menuturkan, selama Erman Toyon jadi pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang tidak pernah bergeser dari bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman, setelah berlanjut, begitu pindah ke Kota Pariaman karier Erman Toyon melejid pesat dengan menduduki jabatan Kabag Ekonomi Pembangunan.

“Disayangkan jabatan krusial yang dipegang Erman Toyon sekarang sangat dibutuhkan kejelian dan kewajawaran dalam setiap mengambil keputusan serta menguasai berbagai aturan tentang keteknikan, peraturan dan perundang undangan yang berlaku, tapi dalam hal ini Erman Toyon punya keterbatasan dalam hal itu, sehingga semua pekerjaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman terkesan bermasalah hampir semuanya. Harusnya, pejabat yang bertanggungjawab dalam mengangkat pejabat hendaknya benar benar mengevaluasi kinerja aparaturnya sehingga pejabat yang diangkat tadi jelas legalitasnya sesuai dengan jabatan yang dipercayakan, bukan asal mengangkat lalu menempatkannya diposisi yang jelas jelas posisi jabatan tersebut bukanlah skillnya, seperti yang terjadi di ULP Kota Pariaman.” Jelas Erizal menerangkan.

Sejauh ini, Erman Toyon tidak dapat memberikan komentar maupun klarifikasi apapun terkait dengan mirisnya pemberitaan dirinya atas dugaan dugaan yang dimunculkan, dan tak urung hal tersebut banyak melahirkan opini dari berbagai perspektif pelaku jasa konstruksi khususnya yang tengah santer diperbincangkan seantero Kota dan Kabupaten Padang Pariaman.