BUPATI DIBUAT KECELE, KADIS DIKIBULI. TENGKULAK PROYEK ULP PD.PARIAMAN DIDUGA KUAT PUNGUT 6% KE PEMENANG TENDER

Teguh Widodo dan Defri Jeki diduga kuat bersekongkol mencurangi proses pemenang tender dengan pungut fee 5% + 1% dana evaluasi kepada pemenang

BERITA KORAN MINGGUAN INVESTIGASI 

Sepintas lalu, memang takkan ada yang mengira-ngira tatkala melihat gesture seorang Defri Jeki polos bersahaja. Mungkin terbetik sedikit ironi, pasalnya, dibalik topeng keluguan itu rupanya sudah menjadi bahan konsumsi publik dikalangan rekanan dan sebagian aparatur sipil seantero Piaman Laweh baik dikantor pemerintahan kabupaten maupun kota akan kesanteran tabiat Defri Jeki sebagai tengkulak proyek di ULP, tempat dirinya bernaung. Tak jarang sepak terjang Defri Jeki membuat rekanan terpaksa mengelus dada memafhumi realitas, berikut berdasarkan telusuran media ini sekaligus mengaktualisasi fakta dilapangan.

Bermodalkan sebagai tangan kanan bupati, meskipun Defri Jeki hanyalah sebagai anggota atau panitia dalam tim di Pokja ULP, namun kurenah sejati dirinya merupakan seorang aktor besar “penguasa panggung ULP”. Hipotesa itu begitu melekat kepada pribadinya, mungkin karena dia menyadari perubahan atas kamuflase yang dibawanya sebagai tangan kanan bupati lalu disertakan dengan perawakannya yang tergolong natural dan bersahaja (orang-orang Minang bilang, bak jala litak), dari sanalah kesempatan Defri Jeki mulai buas merongrong seluruh paket kegiatan proyek. Tak urung mempecundangi konstitusi sebagai panglima tertinggi dinegara hukum ini.

Teranyar, eksistensi petualangan Defri Jeki hingga menjelang massa transisi pemerintahan kabupaten yang terjadi baru-baru ini bukanlah cerita baru sekedar pemeo belaka. Adapun testimoni yang berasal dari kalangan rekanan dan tokoh masyarakat hasil penyusuran media ini seumpamanya mampu mengaktualisasikan langgam Defri Jeki sebagai tengkulak penjual proyek di ULP. Tidak tanggung-tanggung, Defri Jeki yang disinyalir juga campur-tangan Teguh Widodo (kepala Pokja) ikut terseret mencurangi proses pemenang tender.

Testimoni itu tegas menyebut kuat indikasi Defri Jeki yang diduga bersekongkol bersama Teguh Widodo telah meminta fee kepada salah satu rekanan pemenang tender sebesar 5% dari harga penawaran atas imbalan mereka memenangkan paket pekerjaan yang ditawar rekanan bersangkutan di ULP, plus 1% uang evaluasi sebagai jasa urusan tetek-bengek perihal kontrak kerja yang diduga dibagi-bagikan kepada panitia seperti ‘uang lelah’.

Bahkan lanjut testimoni tersebut mengungkap, kepala dinas pekerjaan umum selaku instansi pemilik proyek hanya sanggup menggeleng kepala melihat sinyalemen kejahatan oknum panitia pemenang tender itu bermain, pun tak jarang ledakan emosi dari PPK atau kepala bidang yang memiliki tanggungjawab penuh dalam suatu kegiatan tender proyek meledak diruangan ULP.

“Cerita Jeki ini bukan hal yang baru terjadi, mungkin semenjak Jeki duduk sebagai tim panitia pemenang tender di ULP lima tahun belakang. Informasi terbaru disalah satu paket kegiatan bidang irigasi saja contohnya memungut fee 5% dari pemenang ditambah 1% untuk evaluasi pemenang. Kira-kira sajalah, sudah berapa banyak hasil yang diperolehnya?” celetuk narasumber kepada media ini geram.

Dalam kesempatan yang berbeda, statmen serupa juga diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat yang juga aktif memborong melanjutkan argument rekanan tadi, “kepala dinas PU saja gerah melihat persekongkolan di ULP, kata kadis kepada saya tiga hari yang lalu diruangannya saya temui mengatakan banyak SMS yang diterimanya mengeluhkan kelakuan Jeki (tak terkecuali Teguh) menjual proyek seharga 5% dari tawaran kepada perusahaan pemenang.” Jelasnya.

Sekiranya tak perlu menjelaskan siapa perusahaan pemenang tender ataupun rekanan yang telah “meludahi” aturan hukum yang berlaku. Namun yang jelas keprihatin ihwal tabiat oknum tengkulak yang diduga tak peka dan cenderung temperamen ini luput dari perhatian bupati. Lantunan tindak tanduk pidana murni modus operandi yang berkutat di ULP 5 tahun berselang yang bersumber dari presumsi publik itu diakui enggan untuk disalahkan, selain dari itu banyak juga selentingan cerita diantara rekanan-rekanan lainnya mengilhami testimoni diatas jika aparat penegak hukum bertekad memborgol kejahatan para mafia oknum tengkulak ULP ini bila ditelisik dari peran yang dimainkan masing-masingnya.

Adalagi sepintas kabar juga tak jarang ikut mengalir keranah publik (termasuk dalam kategori rahasia umum) bahwa saudara laki-laki Jeki yakni; Rober yang dikenal juga seorang kontraktor sangat aktif mencari pelanggan siapa rekanan yang ingin dimenangkan dengan syarat imbalan membayar fee 5% dari tawaran.

Seperti yang dikutip dari pemberitaan salah satu media masa sebagai patokan tahun lalu, Defri Jeki yang seiyanya disebut anak kakak bupati ini sudah melakukan pelanggaran fatal dengan membentuk afiliasi bersama adik dan ibu kandungnya yang berprofesi sebagai kontraktor. Jelas saja terang melanggar pakta integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa di ULP yang kuat terindikasi KKN, sebab selama masa Ali Mukhni menjadi Bupati Padang Pariaman hampir dipastikan Robert yang notabene adik kandung sewaktu Defri Jeki menjabat ketua Pokja ULP mendapat pekerjaan kurang lebih sepuluh (10) paket setiap tahun anggaran pada APBD awal atau belum termasuk APBD-Perubahan, proyek Penunjukan Langsung (PL), DAK, serta DAU. Demikian yang dikutip dari Koran mingguan Investigasi News ditahun lalu.