Tinta Pena Merah

Kepala Sekolah SMAN 1 Lubuk Alung Dra. Dian Mulyati Syarfi Baru-baru ini masyarakat Indonesia telah mengetahui putusan dari Mahkamah Konstitusi ihwal penghapusan masa transisi RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) dengan sistem, program dan kurikulum yang digunakan ditolak oleh MK, salah satu alasan riilnya; telah terjadi diskriminasi terhadap warga sekolah (siswa-siswi) didalam satu sekolah dengan objek kurikulum yang digunakan dikarenakan, RSBI menggunakan kurikulum yang berdampak sistemik menimbulkan efek domino dari polemic kecemburuan social, dimana dalam sistem RSBI-warga sekolah dibagi menjadi dua kelompok, yakni; kelompok warga RSBI dan kelompok warga sekolah standar biasa dalam satu atap. Diantara warga RSBI akan mendapatkan ekstra kurikulum berstandar internasional, tentu saja diimbangi dengan uang sekolah yang sejatinya harus membayar bisa-bisa mencapai 3 (tiga) kali lipat dari uang sekolah warga standar. Jelas akan menimbulkan gejolak social dengan memp...

Sekwan Kabupaten PadangPariaman Seusai Menemui Kajari dikantor Kejaksaan Pariaman Belakangan ini mengikuti perkembangan informasi yang beredar seanteronya telah menjadi tanda tanya besar -- ihwal kebenaran adanya temuan BPK yang mampu merilis sebuah kasus baru tentang SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) fiktif anggota DPRD Kabupaten PadangPariaman -- yang dikatakan telah merugikan keuangan negara senilai Rp 2.4 Miliar   pada tahun anggaran 2012. Inforrmasi yang berkembang tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya, pasalnya, belum adanya bukti otentik atau yang mendukung lainnya yang mengarah kepada dugaan perjalanan fiktif tersebut, namun sejauh ini, jika disinkronkan dari informasi lainnya yang didapat dari narasumber yang dianonimkan namanya sebagai staf inspektorat menyatakan hal serupa, akan tetapi sejauh ini belum ada upaya klarifikasi ke institusi bersangkutan. Menilik dugaan tersebut, tersiar informasi lanjutan bahwasanya temuan BPK yang mengatakan terdapat S...

Kondisi “BM Pembangunan Trotoar Sp. RS – BLK” menyulap drainase yang sudah uzur dijadikan trotoar hanya dengan memoles dinding drainase yang keropos dengan semen  Pandainya panitia tender dalam memainkan peran dalam sebuah proyek patut diberikan acungan “jari tengah”, perihal pengerjaan proyek “BM Pembangunan Trotoar Sp. RS – BLK” yang terindikasi syarat dengan ajang mencari untung. Seperti yang terpantau dilapangan, proyek dengan pagudana sebesar Rp, 1.753.535.000 yang dikerjakan oleh Cv. Aqsa Mandiri terduga sebuah permainan kotor demi mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Bagaimana tidak, dari judul proyek yang dipajang merujuk kepada RAB diduga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan, pasalnya, tender tersebut bukan membangun prasarana baru, tetapi hanya menyulap pembangunan drainase yang sudah uzur sepanjang lebih kurang 1 km yang akan dijadikan trotoar. Yang menjadi pertanyaan disini, jika Dinas PU hanya melakukan penyulapan drainase yang sudah ...

    Suhu politik di Kota Pariaman semakin memanas, seiring gonjang-ganjing menuntut supremasi hukum atas kasus yang melibatkan nama besar Walikota Pariaman Mukhlis Rahman sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan lahan sarana olahraga di Karan Aur belum juga tuntas-hingga 3 (tiga) tahun telah berlalu. Sejauh ini sebagai ujung penegak kedaulatan hukum yang menyeret Walikota Pariaman, dari pernyataan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat kepada tim sebelas selama ini hanya “omong-kosong” belaka, tak urung jika tim sebelas menyatakan kekecewaannya terhadap instansi hukum tertinggi di Sumbar ini prihal sebagai masyarakat menuntut keadilaan. “jika kami bisa mengadu kelangit ketujuh dengan menggunakan anak tangga, kami rela melakukannya untuk keadilan di negri ini,” cetus Damhuri sebagai anggota dari tim sebelas sekaligus masyarakat pariaman dengan rasa kekecewaan mendalam yang menilai kinerja kejati tidak lagi “steril”. Diakui selama ini sudah 3 tahun berlalu, namun begitu p...

Gedung DPRD Kab. Padang Pariaman ketika didemo oleh Mahasiswa kesekian kalinya Mungkin tulisan ini adalah salah satu bentuk kekecewaan saya terhadap sebagian anggota dewan terhormat yang berada di daerah Padang Pariaman sekaligus ungkapan kekecewaan dari teman-teman media di daerah ini. Merasa muak melihat muka sebagian anggota dewan serta prilaku yang tidak bersahabat dengan awak media. Adalah prilaku emosi sesaat yang dikedepankan oleh anggota dewan terhormat kali itu Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman Desril Yani Pasha mengusir kami (rekan-rekan jurnalis) yang berada digedung dewan saat itu, Senin, 29 April 2013. Saat itu adalah rapat hearing tentang permasalahan CPNS yang masuk dalam database kategori satu, dari sebanyak 111 CPNS yang terdata memenuhi kriteria berdasarkan hasil verifikasi dan validasi di Padang Pariaman, hanya sekitar 30% diantaranya 36 nama yang berhasil dicalonkan menjadi PNS, sisanya sebanyak 75 nama lagi mempertanyakan nasib mereka dengan salah ...

Dandim 0308 Pariaman Letkol. Inf. Nursyamsudin Minimnya euphoria serta antusias pemuda Indonesia dalam menggalakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa saat ini amat sangat dirasakan terutama oleh Dandim 0308 Pariaman Letkol. Inf. Nursyamsudin  diruang kerjanya siang tadi, Kamis (2/5) Nur mengatakan semakin maraknya aksi-aksi anarkisme yang terjadi belakangan ini dikalangan pelajar menjadi pemicu serta menggugah Dandim untuk mendidik jiwa muda agar berprestasi. “akibat euphoria anak-anak muda yang kebablasan merupakan dampak dari kurangnya minat pelajar dalam berwawasan berkebangsaan, itu terlihat dari kepribadian masing-masing karena kurang mengenali makna dari kata Bhineka Tunggal Ika dan kurang memahami makna pancasila bahkan ada diantaranya yang tidak mengetahui pancasila, dampaknya jelas akan menjadi pemicu perpecahan, tak urung banyak terjadi aksi anarkis pelajar.” Terang Nur menyayangkan. Anggaran bukan menjadi persoalan di tubuh TNI untuk memberdayakan me...

Sumber : Llp6.co/1rPE Spontan saya terjaga-tersentak nyalang saat itu dini hari sekitar pukul 01.00 wib hingga mata ini pun enggan dilelapkan kembali setelah melihat tweet yang dipublish oleh liputan6.com yang saya akses melalui telepon genggam saya memperlihatkan sebuah foto yang dikutip dari media asing, membuat saya nyaris tidak percaya bahwa keadaan dan keberadaan ‘jembatan maut’ yang disebut sebagai 'Jembatan Indiana Jones' itu katanya tercium hingga ke Inggris dan Amerika. Sebelumnya kondisi ini sudah sering kali di ekspose oleh media local maupun nasional. Entah kapan realisasi pembangunan jembatan gantung di Desa Sumua Bana, Kec. Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman ini akan diperbaiki, yang jelas keadaan seperti ini sudah dimulai sejak pasca gempa yang melanda Sumatera Barat semenjak 2008 silam. Sangat miris, seperti yang dikutip oleh liputan6.com. Menurut pantauan The Sun “keadaan seperti ini adalah perjalanan sekolah yang paling be...

Kantor Samsat Kota Pariaman Tidak menjadi rahasia umum lagi ihwal ketika sudah menginjakan kaki dikantor samsat-membuat warga sipil para wajib pajak yang terkadang merasa tidak nyaman akan sikap pelayanan dan prilaku oknum-oknum yang berkerja bertabiat disana yang sudah menjadi pemeo bahan gunjingan warga sipil karena kesombongan serta ketidak-ramahan sebagian oknum pegawainya dalam hal pelayanan dikantor samsat. Sistem yang ‘bobrok’, bisa dikatakan demikian-untuk dilontarkan kepada instansi perpajakan yang lebih tepatnya disebut samsat itu yang terletak dikota Pariaman, bahkan mungkin ‘kebobrokan’ itu hampir ditemui diseluruh perkantoran samsat yang tersebar, hal itu diakui oleh Kepala Samsat Kota Pariaman Hidayat SH MM yang dihubungi Rabu (24/4). Diluar itu, membicarakan tentang ‘kebobrokan’ sistem disamsat. Karena dinilai sangat membebankan para wajib pajak akibat peraturan sepihak dan tanpa sosialisasi yang tepat sasaran yang diterapkan Samsat Kota Pariaman membuat sejumla...

Gambar Gedung Kejari Sewaktu di Rehab (Dok : Facebook Kejari Pariaman)  Semenjak kedatangan Kajari Yulitaria ke ranah Pariaman sangat membuat sejumlah pejabat korup kembang-kempis, pasalnya sejauh ini sepak terjang Kajari Yulitaria telah menjadi “momok” yang menakutkan bagi koruptor diranah Pariaman baik di kabupaten maupun kota. Terbukti belum rasanya satu tahun Yulitaria memasuki ranah Pariaman, sejumlah kasus berhasil diungkap dan banyak kasus lainnya akan terungkap sesuai dengan laporan dari masyarakat. Hal ini di apresiasikan oleh Jefri M Arief seorang aktifis kebijakan hukum sekaligus saudara kandung Kejaksaan Agung (Kejagung RI) Basri Arief. Desas- desus yang marak menjadi perbincangan masyarakat maupun pemerhati mengucapkan bahwa Yulitaria saat ini tengah mengebut serta mengumpulkan data-data sesuai dengan instruksi Kejagung RI bahwa dibawah naungan Yulitaria sederet kasus yang telah lama mengendap akan segera mencuat kepermukaan untuk di berkaskan sebagai acuan ...

Walikota dan Wakil Walikota Pariaman (Dok : Investigasi News) Lagi-lagi informasi dan isu-isu tidak menyenangkan kembali menyeruak kepermukaan tidak hanya didepan publik, bahkan isu ini pun telah menyebar diberbagai jejaring social. Entah itu isu, informasi yang berkembang atau pun hoaks , namun yang jelas seluruh public berbagai lapisan masyarakat kota Pariaman sudah mengetahui bahwa pemimpin mereka saat ini tengah dirundung kegalauan disaat KPUD tengah membuka kesempatan bagi bakal calon walikota dan wakil walikota yang ingin maju memperebutkan kursi Pariaman-1 justru duo incumbent tersebut terancam “dicekal”, benarkah? Pastinya setelah dimintai untuk menjelasan, Mukhlis Rahman (MR) yang berusaha dihubungi, Kamis siang (18/4) atas dugaan MR dengan kasus yang melibatkan nama besarnya sebagai walikota menyunat dana ganti rugi tanah untuk pembangunan saran olahraga selama ini terkesan mengendap-sudah mulai kembali mencuat kepermukaan-belum-jua berkomentar at...

Illustrasi (Dok :  to563.multiply.com  ) Beberapa hari yang lalu, rekaman data seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil kategori 2 (dua) yang sudah dientri oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara), telah dikirim ke tiap-tiap BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk dilakukan uji public. Merupakan salah satu upaya yang dilakukan BKN secara objektif dan transparan, agar tidak saling tumpang-tindih mengenai seleksi daftar penerimaan nama-nama tenaga honorer yang sudah bekerja di instansi pemerintahan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan pada PP No 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Lacur kah? Namun, yang menjadi kendala saat ini konon kabarnya yang tersebar-sebanyak-630 ribu nama pegawai honorer yang digaji diluar APBD telah terdata pada kategori 2 dijagat Indonesia ini. Jelas mereka semua berharap ingin di SK-kan menjadi pegawai negeri sipil. Tapi, tidak semudah membalikan telapak tangan, 630 ribu nam...

Dok. Foto Erison J Kambari Telah semakin rapuh hidupku. Bergelut bersama panas dingin melulu. Pada cuaca yang semakin tak tentu. Kadang lembab kadang berdebu. Dan kini harap layu. Sekeliling nyaris tak kutemui tumbuh. Generasi penerus yang akan menggantikan ini tubuh. Kecuali sedikit jumlah tiada tentu. Dan saling jauh. - Generasi yang aku tahu. Tak mampu jua berikan teduh. Meranggas tunas usang terhidu. Pada lahan yang kini sudah tak lagi pada mutu. Dan air lalu tiada terserap utuh. Tersesat pada lapis-lapis tebing kaca pasir jua batu. Yang nyata berdiri angkuh. - “tolong, jangan tebang aku.” Ratap saudaraku lalu. Hanya menjadi bisikan bisu di angin lalu. Pada tangan-tangan angkuh. Tiada ragu babat sudah satu persatu. Hingga penjuru. Hingga sudut yang tiada pernah aku tahu. Tak terbilang sungguh. - Manusia, masihkah tidak kau pedulikan itu. Dan tetap turutkan segala mau. Segala hendak yang lekat bersama nafsu. ...